Perbedaan Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3
Perbedaan Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 yang mendasar ialah objek dari hak dan kewajiban dari kedua pasal. Pada Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang bela negara, sedangkan Pasal 30 ayat 1 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara.
Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada Tanah Air serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:
a. Pendidikan kewarganegaraan. b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara sukarela atau secara wajib. d. pengabdian sesuai dengan profesi.
Namun pada bela negara, seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta. Pada pertahanan negara, warga juga berhak dan wajib ikut serta. Namun sistem pertahanan negara ini kekuatan utamanya ialah TNI dan Polri kemudian rakyat sebagai pendukung. (OL-14)
Pasal UUD 1945 yang Berhubungan dengan Sila ke-2 Pancasila
Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan dan menghargai hak asasi manusia.
Artinya, pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan sila ini juga berisi hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan.
Berikut ini contoh pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan sila kedua Pancasila.
- UUD 1945 Pasal 26 ayat (3)
"Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang."
- UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
Baca Juga: Pasal UUD 1945 yang Berhubungan dengan Sila Keempat Pancasila, Materi PPKn
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
- UUD 1945 Pasal 28A - 28J
Berkaitan dengan hak asasi manusia yang diatur, dilindungi, dan dijamin oleh negara.
- UUD 1945 Pasal 29 ayat (2)
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
- UUD 1945 Pasal 31 ayat (1)
"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
- UUD 1945 Pasal 34 ayat (1)
"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."
Mengapa Pancasila dan UUD 1945 saling berhubungan?
Petunjuk: cek di halaman 1!
Lihat juga video ini, yuk!
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan
Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.
AIA Healthiest Schools Dukung Sekolah Jadi Lebih Sehat Melalui Media Pembelajaran dan Kompetisi
Bobo.id - Pada materi PPKn kelas 10 SMA, kita akan belajar tentang pasal UUD 1945 yang berhubungan dengan Pancasila.
Seperti kita tahu, Indonesia memiliki dua pedoman dalam kehidupan bernegara. Yap, ada UUD 1945 dan Pancasila.
Sebagai informasi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sementara itu, UUD 1945 adalah dasar konstitusi.
Sebagai dua instrumen penting di Indonesia, tentu saja Pancasila dan UUD NRI 1945 punya hubungan yang erat.
Bahkan, kelima sila dalam Pancasila juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman.
Pancasila mengandung nilai yang bisa diterapkan masyarakat, sedangkan UUD 1945 memuat dasar hukum tertulis.
Ini artinya, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi harus dibuat berdasarkan nilai yang terkandung di Pancasila.
Bisa diartikan pula bahwa setiap sila dalam Pancasila juga diterapkan dalam pasal-pasal yang ada di UUD 1945.
Makna Sila Kedua Pancasila
Sila kedua Pancasila berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengandung nilai kemanusiaan.
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, sila kedua Pancasila disimbolkan dengan gambar rantai emas.
Jika diperhatikan, maka rantai emas terdiri dari mata rantai berbentuk bulat dan persegi yang saling berkaitan.
Baca Juga: Pasal UUD 1945 yang Berhubungan dengan Sila Ketiga Pancasila, Materi Kelas 6 SD
Uniknya, banyak warga masyarakat Indonesia belum mengetahui bahwa jumlah mata rantai tersebut adalah 17.
Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, mata rantai yang berkesinambungan ini bermakna manusia saling terikat dan turun-temurun.
Mata rantai diberi warna emas untuk melambangkan kejayaan, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa.
Latar belakang merah berarti sifat keberanian, yakni berani dalam menegakkan kemanusiaan yang adil dan berabad.
Pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan sila kedua Pancasila.
Bobo.id - Masyarakat Indonesia membangun hubungan antarwarga dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar keseluruhan hukum di Indonesia.
Ini sesuai dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 ayat 3, yang berbunyi:
"Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.."
Sedangkan UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya, UUD 1945 dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.
Nah, UUD 1945 disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap sila Pancasila dijabarkan dalam pasal UUD 1945.
Pada pelajaran PPKN, kita akan belajar menyebutkan contoh pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan sila kedua Pancasila.
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut!
Hubungan Sila Pancasila dan UUD 1945
Kali ini, kita akan belajar untuk mengetahui hubungan setiap sila dalam Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Yap, kita akan mengetahui pasal UUD 1945 mana saja yang berhubungan dengan sila Pancasila. Simak, yuk!
Sila pertama dalam Pancasila berbunyi, "Ketuhanan yang Maha Esa". Sila ini memiliki nilai yakni ketuhanan.
Baca Juga: Jenis dan Contoh Perwujudan Hak Warga Negara dalam UUD 1945, Materi PPKn
Makna sila pertama ini adalah seluruh masyarakat Indonesia harus mengutamakan Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan.
Sila pertama ini bisa diterapkan dengan cara menghormati, menghargai, dan memperlakukan sesama dengan baik.
Pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan sila ini juga berisi hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan.
Ada beberapa contoh pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan sila pertama Pancasila, yakni:
Sila kedua Pancasila berbunyi, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Nilai yang tercantum adalah nilai kemanusiaan.
Pasal UUD 1945 yang berhubungan dengan sila ini adalah UUD 1945 Pasal 34 yang jadi dasar berdirinya lembaga kemanusiaan.
Pemerintah kemudian membentuk departemen khusus yakni Departemen Sosial untuk mengatasi masalah kemanusiaan.
Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi, "Persatuan Indonesia". Nilai yang tercantum pada sila ketiga adalah persatuan.
Sila ini berhubungan dengan adanya UU kewarganegaraan, membela tanah air, dan penggunaan hukum nasional.
Baca Juga: Mengenal Latar Belakang hingga Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, Materi PPKn
Contoh pasal UUD 1945 yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).
Sebab, pasal itu menyebutkan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu agar tidak terjadi perpecahan di bangsa.
Sila keempat berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."
Adapun nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini adalah nilai kerakyatan dan nilai demokrasi.
Pasal UUD 1945 yang berhubungan dengan sila ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat.
Jadi, mengatur dan membangun negara bukan hanya tugas para pemimpin, tetapi juga ada peran serta rakyat.
Berikut ini Bobo ada beberapa contoh pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan sila keempat Pancasila:
Sila kelima berbuyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila kelima ini memuat nilai keadilan, teman-teman.
Pasal UUD 1945 yang berhubungan dengan sila kelima Pancasila ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2).
Pasal itu menyatakan setiap warga negara yang memiliki hak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak.
Baca Juga: Apa Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945 bagi Penduduk Indonesia?
Ketentuan inilah yang kemudian memunculkan asas keadilan sosial yang sebagai wujud hak penghidupan layak.
Nah, itulah penjelasan tentang pasal UUD 1945 yang berhubungan dengan sila Pancasila. Semoga bisa bermanfaat, ya!
Apa peran Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia?
Petunjuk: cek di halaman 1!
Lihat juga video ini, yuk!
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan
Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.
AIA Healthiest Schools Dukung Sekolah Jadi Lebih Sehat Melalui Media Pembelajaran dan Kompetisi
Hubungan antara Sila Pertama Pancasila dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 sangat erat, karena keduanya mengandung prinsip dasar mengenai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kebebasan beragama di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang hubungan tersebut:
1. Isi Sila Pertama Pancasila
2. Isi Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945
3. Hubungan Antara Sila Pertama dan Pasal 29 Ayat 1
4. Hubungan Antara Sila Pertama dan Pasal 29 Ayat 2
5. Peran Negara dalam Menjaga Kebebasan Beragama
6. Implementasi Nilai Ketuhanan dan Kebebasan Beragama
7. Mencegah Diskriminasi Agama
Hubungan Sila Pertama Pancasila dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 terletak pada pengakuan negara terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa serta kebebasan beragama yang dijamin bagi setiap warga negara. Keduanya menciptakan fondasi bagi kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia, di mana nilai-nilai ketuhanan dihormati, dan setiap orang bebas memeluk serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing.
PASAL 30 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dalam UUD 45 tampaknya ada kemiripan redaksi bahasa. Namun apakah pengertiannya sama atau berbeda? Berikut penjelasan rincinya.
UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan lampiran di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara wajib ikut serta dalam mengupayakan usaha keamanan dan pertahanan negara.
Seperti yang disampaikan dalam UU tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang sifatnya melibatkan seluruh warga, wilayah, dan sumber daya nasional yang ada. Pertahanan negara sama dengan melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Salah satu komponen utama pertahanan negara ialah Tentara Nasional Indonesia yang selalu siap dengan tugas-tugas pertahanan.
Isi dari Pasal 27 ayat 3 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ayat tersebut menegaskan tentang keikutsertaan warga negara terhadap upaya pembelaan negara.
Dilansir laman resmi Kementerian Pertahanan, ayat di atas dapat dimaknai seperti berikut:
1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan kebijakan kebijakan perwakilan yang diamanatkan dalam UUD 1945.
2. Setiap orang yang menjadi bagian dari warga negara harus melibatkan diri dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing.
